EPC

Oleh SumurunG

Beberapa hari yang lalu aku mendapat telepon dari dua orang sahabat yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan procurement dan menanyakan bagaimana membuat penawaran untuk mengikuti proses tender.  Malam itu mereka panik karena pihak pemberi kerja memberikan dead line mereka agar segera menyerahkan rincian penawaran mereka keesokan harinya. Aku katakan kepada kedua sahabat itu supaya membuat rincian penawaran itu sesederhana mungkin sehingga mudah dimengerti oleh pemberi kerja itu karena kalau terlalu teknis aku kuatir pemberi kerja akan kesulitan untuk mengerti. Satu hal lagi kekuatiran mereka, apakah dengan mengunakan persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) dimungkinkan untuk mengikuti tender tersebut? Aku sampaikan kepada mereka bahwa sistem procurement yang mereka ikuti itu hanyalah sistem procurement  ace-ace karena tidak sesuai dengan aturan Kepres No.80 tahun 2008 kalaupun mengunakan Kepres itu sebagai dasar dari sistem procurementnya, terlihat bahwa tidak ada transparansi dalam proses tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan Kepres No.80 tahun 2003.  Aku jengkel dengan sistem procurement yang diterapkan oleh banyak perusahaan didaerah Duri ini terlebih-lebih yang berkaitan dengan proyek-proyek dilingkungan PT. Chevron ini.  Aku sendiri punya beberapa pengalaman buruk dengan sistem ini. Pernah aku buat penawaran untuk suatu pekerjaan dengan harga yang paling rendah tetapi tidak ada realisasinya bahkan ketika aku tawarkan garansi bahwa jika pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana aku bersedia menganti kerugian tetapi mereka tetap tidak bersedia. Mereka sepertinya terkejut dengan keberanian aku,  padahal aku cuma mengertak saja. 🙂   Sistem procurement yang mereka terapkan disini sangat merugikan kontraktor lokal atau konrtraktor kecil karena dalam sistem ini dimungkinkan untuk menjual surat perintah kerja kepada pihak lain dengan tidak mempertimbangakan kelayakan finansial dan kelayakan kompetensi, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas kerja dan akhirnya kebangkrutan dari kontraktor terakhir yang biasanya adalah kontraktor duri ini.😦 Ini sangat tidak sehat karena SPK itu bisa dijual sampai kepada pihak ketiga bahkan kepada pihak keempat sehingga pertanggungjawaban sangat tidak jelas. 

Tidak banyak sumber bacaan yang aku ketehui mengenai Enginering Procurement and Cotractor ini  tetapi aku berdasarkan pengalaman dan realitas yang ada, aku coba untuk mendiskripsikan mengenai ini. Menurut saya tujuan utama dari Enginering Procurement and Cotractor ini adalah untuk mendapatkan efesiensi biaya dan mengurangi kompleksitas pekerjaan. Efisiensi biaya karena perusahaan tidak harus memiliki semua resources untuk mengerjakan proyek yang mereka dapatkan tetapi cukup dengan outsourcing sedangkan kompleksitas itu bisa dikurangi dengan sistem ini karena perusahaan tidak tergantung dengan satu atau hanya beberapa kontaktor saja. Untuk mengaplikasikan sistem ini banyak perusahaan kontraktor yang dulu hanya bergerak dibidang kontraktor, konstruksi , konsultan maupun jasa serta pengadaan barang menambahkan procurement dalam bidang usahanya. Contoh yang paling dekat adalah PT. Tripatra, tadinya perusahaan ini hanya bergerak dibidang jasa konstruksi dan enginering saja tetapi dengan perkembangan sekarang mereka berubah menjadi perusahaan yang sering disebut dengan EPC yakni enginering, procurement dan construction. Penambahan kata procurement ini lah yang menjadi jadi problem bagi kawan-kawan kontraktor kecil sekaligus menjadi opportunity.  Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang selalu didapatkan dilapangan:

  1. Pembayaran tagihan atas jasa pekerjaan dan pengadaan barang sering macet padahal pekerjaan dan barang sudah diterima berbeda jika pekerjaan itu langsung didapatkan langsung dari PT.Chevron.
  2. Penunjukan pemenang lelang ini hampir pasti selalu berbau korupsi, kolusi dan nepotisme karena tidak adanya transparansi dalam proses tender.
  3. Tidak ada kepastian mengenai pekerjaan yang ditawarkan kepada kontraktor dapat direalisasikan walaupun mereka sudah mengadakan proses seleksi untuk pekerjaan tersebut bahkan yang lebih mengelikan adalah penawaran subcontractor itu dijadikan dasar untuk membuat penawaran kepada pemilik proyek oleh main contractor. J
  4. dll

Seperti telah disampaikan diatas selain masalah sebenarnya ada juga kebaikan dari sistem ini yaitu adanya opportunity bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Salah satu kebaikan dari sistem ini seperti, terciptanya para entreprenur baru karena terbuka kesempatan untuk menjadi kontraktor.

Berdasarkan uraian diatas menurut saya sistem ini harus dimodifikasi untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan sehingga dapat mengurangi masalah-masalah yang sering muncul seperti yang telah dipaparkan diatas. Usulan aku adalah:

  • Membatasi tingkatan atau jenjang pengadaan ini hanya sampai dua level saja yakni, pemilik proyek kepada main contractor  kemudian dari main contractor  kepada sub contactor. Ini harus tegas. Dengan begini diharapkan pertangungjawaban jelas.
  • Pengawasan terhadap proses tender dari main contractor kepada sub contractor harus terbuka untuk menghindari KKN.
  • Pihak pemberi kerja mewajibkan pihak main contractor membayar tagihan kepada sub contractor paling lama satu bulan setelah pekerjaan suc contractor selesai atau setidaknya main contractor membuat cash flow berdasarkan kontrk kerja artinya cash flow untuk pekerjaan proyek tersebut harus terpisah dengan cash flow proyel lain.

Contohnya: setiapa tagihan dari pihak sub contractor harus dibuat tembusannya kepada pemberi kerja atau pemilik proyek sehingga pemilik proyek dalam mengetahui perkembangan tagihan sekaligus progres pekerjaan karena tagihan diakukan apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan.

Aku mengharapkan adanya perbaikan yang signifikan terhadapat permasalah-permasalahan dari sistem procurement ini karena hampir setiap hari aku selalu mendengar keluhan kawan-kawan para pengusaha lokal yang kecil-kecil ini. Orang yang paling diuntungankan dengan perusahaan EPC ini adalah para estimator perusahaan dan project manager dari main contractor-nya. Orang-orang ini seperti raja-raja kecil dalam sebuah perusahaan besar yang kerjaannya memunguti upeti dari kontraktor-kontraktor kecil dan yang paling menyedihkan adalah kontraktor boleh rugi bahkan bagkrut sekalipun tetapi upeti itu harus terus jalan. ck-ck-ck..

This entry was posted in Percakapan. Bookmark the permalink.

7 Responses to EPC

  1. Nathanael Nainggolan says:

    Disi ma terletak kekurangan dan kelebihan sistem EPC, jadi sebaik apa pun sistem dirancang pasti ada kekurangannya

  2. Sumurung says:

    Masukan berharga ini pak.:-) huruf c pada EPC itu memang bisa berarti banyak pak. Construction, Commisioning atau Consultan tadi bapak tambahkan lagi Instalation jadi komplit deh..🙂 EPC ini memang berguna untuk efisiensi dan mengurangi kompleksitas kita semua setuju itu. Permasalahannya seperti terdapat pada tulisan ini adalah sampai berapa tingkat proses procurement itu bisa dilakukan mengunakan prosedur seperti yang bapak tulis itu? apakah terhadap sub-contractor juga berlaku prosedur tersebut? penyelewengan itu justru terjadinya pada tingkat sub-contractornya.

  3. Ricardo P Hutahaean says:

    EPC berdasarkan literature lain.

    EPC ialah singkatan dari Engineering, Procurement, Construction. Terkadang ditambahkan Installation sehingga singkatannya menjadi EPCI (EPCI biasanya berkecimpung di offshore/platform). Terkadang juga ditambahkan C (menjadi EPCC) jika perusahaannya menggeluti bagian Commissioning (test unjuk kerja).

    penjabaran siklus pekerjaan di dalam EPC:

    1. Owner mengumumkan rencana pendirian plant baru

    2. Owner mengundang EPC Company yang berminat untuk menyampaikan profil perusahaan (fase Pra Kualifikasi).

    3. Owner mengumumkan EPC Company yang lolos dari Pra Kualifikasi dan berhak mengikuti proses tender EPC dan melakukan proses Invitation To Bid (ITB).

    4. EPC Company yang lolos mengambil dokumen tender dari Owner dan mendapat penjelasan tentang rule-of-the game.

    5. Dalam rentang tertentu, EPC Company tersebut menyampaikan proposal teknis dan rencana bagaimana merancang, membeli, dan mengkonstruksi.

    6. Jika lolos, maka EPC Company harus menyampaikan proposal komersial (berapa estimasi ongkos dan harga pembangunan plant tersebut).

    7. Siapa yang terbaik (belum tentu termurah) akan ditentukan sebagai pemenang tender.

    8. Jika menang, maka Owner akan menyerahkan project tersebut ke EPC Company terpilih dengan kesepakatan harga yang di point 6 (masih dimungkinkan untuk bernegosiasi) sesuai dengan kualifikasi teknis dan rencana/waktu di point 5 (juga negotiable).

    9. EPC Company yang memenangkan tender mulai mengerjakan proses E-P-C nya yang jauh lebih mendetail daripada saat proposal tadi. Jika dalam proses detailing, EPC Company tersebut mampu berhemat maka profit tentunya akan bertambah (dari perkiraan saat proposal).

    Jadi ada point “negotiable” ini yang terkadang menjadi titik penentu terakir dari proses tender EPC. Banyak kepentingan yang terkadang bermain. Sehingga keputusan akhir sering mengejutkan. Dalam proses tender EPC di lembaga negara juga sering terjadi seperti ini pak sumurung. Tapi yakinlah kalau owner salah memilih yang rugi dia sendiri. Project bisa tidak selesai dan butuh dana lagi untuk tender ulang tambah masalah waktu.

    Saya termasuk orang yang menyetujui sistem EPC karena ini lebih fair dalam menyaring banyak contraktor yang ada serta menyeimbangkan penyebaran Uang negara.

  4. Sumurung says:

    memang begitulah kondisinya lae jimmy. hampir semua main contractor itu sebenarnya tidak siap untuk jadi perusahaan EPC ini. Masalahnya ada dikata procurement!. Mereka menempatkan estimator mereka untuk sekaligus mengurusi tender padahal orang-orang ini sama sekali tidak mengerti proses tender, tahunya berapa dari nilai kontrak itu bisa masuk kekantong pribadinya. Mengenai pajak ini sebenarnya benar kata lae sintua itu, karena pratik kkn masih banyak disana jadi orang baik sekalipun jadi merasa rugi kalau harus jujur mengenai pajaknya.🙂

  5. Nathanael Nainggolan says:

    Setuju do ahu disi, alai godang do tong par pajak on na so denggan, godang contohna…molo porlu boi do buka on beha pangalaho di na deba..

  6. jimmy ambarita says:

    Calon Pemimpin Membayar Pajak?

    Dari data KPK harta capres/cawapres :
    Prabowo (cawapres) memiliki kekayaan sekitar Rp 1,5 triliun, SBY sekitar Rp 8 miliar, dan Kalla sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan cawapres Wiranto sekitar Rp 80 miliar dan Boediono Rp 22 miliar.

    Saya belum tahu apakah laporan pajak mereka akan disosialiasikan atau tidak, tetapi kalau kita hitung2 mereka seharusnya ada membayar pajak selama hidupnya kira2 40 % dari nilai aset mereka. Apakah mereka pembayar pajak yang benar?

    Seharusnya calon pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin daerah adalah pembayar pajak yang benar.
    Dan untuk ke depan, bukan hanya pemimpin saja, tetapi siapa saja yang tidak dapat mempertanggung jawabkan aset nya dengan laporan pajak maka dianggap sama saja dengan koruptor.

    Kalau negara dan bangsa mau kaya, itu salah satu jalan terbaik. Taat membayar pajak.

  7. jimmy ambarita says:

    Bravo Pak Sumurung!

    Melihat proses tender dan kontrak di Chevron memang suatu tantangan buat kita masyarakat Duri khususnya pengusaha/kontraktor lokal.
    Memang dibutuhkan juga suatu serikat atau asosiasi pengusaha yang bisa menjadi pemantau kinerja kontraktor besar yang menggunakan sub-kont. Terutama dari segi pembayaran pekerjaan.
    Sebaiknya di persyaratan kontrak CPI ditetapkan batas waktu paling lambat untuk pembayaran hasil kerja sub-kont nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s