EPC Lagi

Hari ini aku mendapat telepon dari seorang sahabat, dia bercerita tentang keinginannya untuk membuat asosiasi atau perkumpulan kontraktor lokal yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada main contractor dan user mengenai perlunya perbaikan sistem procurement yang diaplikasikan pada proyek-proyek chevron. Aku tahu persis latar belakang yang utama dari ide sahabat ini, yaitu, 1.perlunya transparansi proses procurement, 2. Perlunya perbaikan sistem pembayaran.  Seratus persen aku setuju dengan ide yang dia sampaikan ini karena sesuai dengan tulisan yang pernah aku buat pada blog ini sebelumnya.(baca: EPC )  Sistem procuremen atau pengadaan yang ada sekarang ini sungguh-sungguh sangat merugikan  kontraktor lokal yang sebagian besar adalah kontraktor kecil. Sepanjang pengetahuan aku, invoice atau tagihan dari main contractor kepada user(chevron) selama pekerjaan itu sudah selesai pasti dibayar dalam tempo satu bulan atau bahkan bisa lebih cepat tetapi invoice dari sub contractor kepada main contractor bisa dipending sampai 6 bulan.  Ya 6 bulan!!. Mungkin para sahabat pembaca blog ini surprise dengan kondisi ini tetapi ini lah yang terjadi.. Selain permasalahan invoice ini, yang kerap mengganggu kawan-kawan subcontractor adalah proses seleksinya yang tidak transparan dan cenderung KKN.

Semua wacana diatas sebenarnya sudah pernah aku paparkan pada tulisan aku sebelumnya diblog ini juga tetapi ternyata kali ini ada seorang sahabat yang berniat untuk menindaklanjutinya lebih serius lagi dengan melakukan aksi nyata. Ada beberapa aksi yang mungkin bisa dilakukan untuk menuntaskan permasalahan ini dengan melakukan beberapa pendekatan seperti,

  1. Memohon kepada main contractor untuk melakukan pembayaran tepat waktu atau paling tidak melakukan pembayaran segera setelah mereka mendapatkan pembayaran dari user. Ini pendekatan persuasif yang terbukti tidak berguna sama sekali.😦
  2. Memohon kepada main contractor untuk melakukan proses tender yang transparan. Ini juga pendekatan persuasif yang terbukti tidak berguna sama sekali. 😦
  3. Memohon kepada user untuk mengawasi bagaimana main contractornya memperlakukan sub contractornya lebih adil dan jujur serta transparan. Bagi aku ini lah yang harus dilakukan oleh kawan-kawan kontractor lokal ini. Kenapa? Karena main contractor pasti lebih mendengarkan user, apalagi user ini memiliki kuasa untuk memberikan penilaian(appraisal) terhadap kinerja main contractornya serta karena user inilah yang mengeluarkan work order dan  membayar tagihan dari main contractor tersebut. Pendekatan melalui user ini lah yang aku sarankan untuk ditempuh kawan-kawan kontraktor lokal ini. Kalau pendekatan hukum atau peraturan perundang-undangan,aku kira pasti dengan mudah dimentahkan oleh main contractor karena memang mereka bisa berdalih telah sesuai dengan kepres 80 tahun 2003, begitu juga dengan pendekatan nomor 1 dan  2 seperti ditulis diatas. Logika sederhananya adalah, kalau user bisa memaksa main contractor dan semua sub contractor untuk menerapkan HES dalam setiap aktifitas kerja(operasi) tentunya dalam proses procurement dan pembayaran invoice(tagihan) juga dapat mereka lakukan. Sepanjang pengetahuan aku, data record HES dari main contractor yang mengunakan sub contractor juga harus dilaporkan kepada user dan salah satu catatan HES yang diminta itu juga adalah bagaimana perlakuan main contractor kepada subcontractornya. Apalagi ternyata user(chevron) ini sangat peduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan(Coporate Social Responsibility atau CSR). Salah satu program CSR seperti yang tulis oleh Philip Kotler dan Nancy Lee dalam bukunya Corporate Social Responsibility adalah Pratik bisnis tanggung jawab korporat secara sosial(Social Responsibility Business Practice).  Ini perlu dijelaskan kepada mereka(user) bahwa sub-contractor yang bekerja pada main contractor mereka adalah kontraktor-kontraktor lokal. Disampaikan juga kalau kontraktor lokal ini tidak minta kemudahan tetapi minta diperlakukan secara adil, jujur dan transparan.

Yang jelas, lakukan pertemuan dengan user untuk menyampaikan fakta dan mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Saran aku, lakukan pendekatan langsung kepada user melalui program CSR yang sangat mereka perhatikan. Sampaikan bahwa pratik bisnis yang tidak baik akan mengurangi image chevron yang terkenal peduli dengan CSR. Kalau merekabisa memaksa main contractor  untuk HES walaupun tanpa pendekatan peraturan perundang-undangan pastilah mereka bisa mebuat sistem procurement yang adil, jujur dan transparan. Terakhir sampaikan juga bahwa perlakuan yang tidak adil, tidak jujur dan tidak transparan akan berpengaruh langsung dengan kualitas pekerjaan yang pada gilirannya pasti membuat kerugian bagi user itu sendiri. Jadi, lakukan pertemuan, sampaikan keluhan, diskusi, pasti ketemu jalan keluar.  :-)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to EPC Lagi

  1. jimmy ambarita says:

    Kalau kita yang tanggung beban dana untuk suatu proyek, kenapa kita ga ambil langsung proyek tsb?
    Kita buat aja konsorsium 10-20 perusahaan lokal untuk bisa bersaing dgn perusahaan luar. Dikerjain rame-rame dengan manajemen yang kuat kenapa tidak bisa??

  2. Nathanael Nainggolan says:

    ya itu lah yang parah lae ku….molo hita tutu do pengusaha, ai soadong na sarihonon hita, ai dangol do hita…dang marfasilitas…jadi segala cara dohot metode do hita pergunahon asa boi bertahan, alai dang di argai nasida usaha na ta bahen i…i do problem na hubereng…horas

  3. Sumurung says:

    ai songoni do molo so diantusi manajemen keuangan lae, dang dietong nilai waktu dari uang.🙂 pokokna adong selisih sian harga pokok pasti untung, akhirnya mate. alai adong muse pemikiran daripada dang adong karejo lae. biarpun rugi yang penting gaya jadi pengusaha atau kontraktor. ini lebih parah lagi. horas ma muse..

  4. Nathanael Nainggolan says:

    alai akka dongan jangan ikkon sada dohot kompak do…jangan ada yang sok kuat, sok tahan dibayar 6 bulan, na hubereng sesama hita tong do dibola-bola jala diadu, jadi hita pe nunga masuk paradigma: saya bangga sanggup kok bertahan lebih dari orang lain, modal saya banyak…itulah yang harus di kembalikan ke paradigma awal, bahwa bisnis harus fair, jangan menguntungkan satu pihak saja…horas

  5. Sumurung says:

    Jadi sipata holan gaya nama na jago , alai hepeng dang adong… ha ha ha… lucu kali bagian yang ini lae. sepakat kita lae,pakai saja pendekatan CSR itu.. kalau pendekatan legal atau sistem procurement hampir pasti gagal.

  6. Nathanael Nainggolan says:

    Mauliate ma di masukan na dilehon moderator, jelas sangat bermanfaat buat kita semua.
    Usul yang ke-3 memang harus bisa segera direalisasikan, hanya tinggal menunggu kawan dari jasa pemborongan yang sampai saat ini masih belum ada konfirmasi.
    Alasan yang dibikin oleh Main Contractor adalah ada aturan CSM yang baru, dalam arti, WO yang telah selesai baru akan dibayar setelah selesai 100%, jadi kalau utk 1 WO selesai 3 bulan, yah bulan ke-4 baru mereka bisa invoicing ke user. jadi Bulan ke-5 nunggu uang, berarti ybs juga serabutan…katanya CPI yang membikin sistem begitu..
    Jadi memang harus disampaikan jg ke user, bahwa sistem itu pun terbukti membunuh juga, mana tanggung jawab CSR nya?
    Sistem akuntansi apa yang mau dipakai utk pembukuan yang begitu??? Jadi sipata holan gaya nama na jago , alai hepeng dang adong…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s