Carut-marut Sistem Procurement PT.CPI

Oleh: SumurunG

Kemarin saya membaca harian tribun mengenai adanya demonstrasi pekerja PT.SUMA SURYA PERKASA(PT.SUMA)  terhadap PT.MULTI STRUCTURE(PT.MS) sebagai salah satu main contractor pada PT. CHEVRON(PT.CPI).  Tuntutannya mengenai pembayaran gaji mereka yang belum dibayarkan selamat beberapa bulan karena perusahaan tempat mereka bekerja sudah tidak mampu lagi membayar gaji mereka dengan alasan, PT.MS  belum membayarkan tagihan PT. SUMA atas jasa pekerjaan yang telah mereka berikan.  Pekerja yang berdemontrasi  ini pasti bingung dan panik karena hak mereka atas upah tidak dapat ditagih langsung kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka. PT. SUMA tempat mereka bekerja sudah lari meninggalkan tanggungjawabnya. Setelah saya perhatikan kejadian ini bukan yang pertama sekali terjadi didaerah duri ini sudah banyak contoh untuk kasus-kasus seperti ini. Sekarang sudah saatnya semua stake holder(pemangku kepentingan) dalam lingkaran permasalahan ini harus bekerja bersama-sama memperbaikinya. Pemangku kepentingan menurut undang-undang nomor 18 tahun 1999 adalah pemberi kerja, masyarakat,pemerintah, kontraktor dan asosiasi atau masyarakat jasa konstruksi.

PT.CPI sebagai pemberi pekerjaan adalah pihak yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan ini karena merekalah yang berhak dan wajib mengendalikan mitra kerja utama mereka. Caranya bisa bermacam-macam baik melalui aturan main sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan terkait atau bisa juga dengan membuat aturan main yang ketat dalam perjanjian kontrak kerja atau mengikatnya dengan etika kerja. Bagi saya PT.CPI harus mau memperbaiki ini karena secara tidak langsung mereka seharusnya bertangungjawab setidaknya secara moral dan bagi saya penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah  salah satu contoh program dari corporate social responsibility(csr). Salah satu cara yang sangat mungkin dipakai adalah dengan mengunakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2000 pasal 23 ayat 4 huruf C mengatakan bahwa: hak intervensi penguna jasa dalam hal:  Pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok.  Pasal ini dapat digunakan oleh PT.CPI untuk memastikanbahwa sub penyedia jasa sudah menerima pembayaran sesuai haknya.  Praktik ini juga pernah diterapkan PT. CPI untuk jasa penyediaan tenaga kerja dimana tagihan atau invoice penyedia jasa baru dapat dibayarkan jika penyedia jasa sudah melunasi premi jamsostek pekerja. 

PEMERINTAH juga bisa mengambil peranan disini dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap  penyedia jasa konstruksi maupun penyedia barang dan jasa. Walaupun saya tidak begitu suka intervensi pemerintah dalan dunia usaha tetapi kalau memang diperlukan untuk kebaikan mungkin ada baiknya. Peran pemerintah untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan,perberdayaan dan pengawasan sangat jelas dinyatakan dalam UU no.18 tahun 1999 BabVIII pasal 35 dan PP No.28,29,30  tahun 2000 serta PP No.4 tahun 2010. Pemerintah dapat juga melakukan pengawasan melalui departemen Tenaga Kerja untuk memastikan hak-hak pekerja terjamin diperusahaan kontraktor atau sub kontraktor. Begitu juga masyarakat  jasa konstruksi melalui asosiasi-asosiasi yang ada juga bisa berperan dengan memperbaiki kualifikasi anggotanya dengan menerapkan standar yang baik,tegas dan jelas serta melakukan pembinaan jika memang diperlukan. Kualifikasi penyedia jasa konstruksi ini penting supaya perusahaan yang mendapatkan pekerjaan konstruksi mempunyai  kompetensi secara teknis dan financial maupun manejerial. Sedangkan masyarakat meskipun tidak terlibat langsung bisa melakukan pengawasan jika dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi itu masyarakat dirugikan, bahkan UU No.18 tahun 1999 pasal 38 memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan kepengadilan.

Untuk memberikan deterrent effeck (effect jera) saya mensarankan kepada pekerja dibantu oleh dinas tenaga kerja kabupaten ini untuk melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya dengan mengajukan pailit terhadap perusahaan tersebut melaluli pengadilan karena sangat dimungkinkan sesuai dengan undang-undang Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 146 ayat  1 huruf b yang berbunyi pengadilan dapat membubarkan perusahaan atas  permohonan kejaksaan berdasarkan alasan, Perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melanggar peraturan perundang-undangan.   Pengadilan niaga dapat juga dipilih untuk mengajukan  pailit atas dasar tidak mampu membayar kewajibannya dalam hal ini gaji pekerja. Jalur pengadilan niaga ini  pernah dilakukan oleh pekerja PT.Dirgantara Indonesia(PT.DI) dan berhasil memaksa perusahaan membayar gaji dan pesangon pekerja PT.DI.  Menurut saya ini penting karena setelah saya amati,  ada perusahaan yang lari dari tanggungjawabnya untuk membayar gaji pekerjanya didaerah ini tetapi masih mempunyai kontrak kerja ditempat lain. Saya juga yakin perusahaan pasti akan lebih korperatif jika langkah-langkah hukum seperti ini diambil terlebih-lebih mereka adalah perusahaan kontraktor.

Saya mengharapkan aksi yang cepat dari setiap pemangku kepentingan agar kiranya kejadian kejadian seperti PT. SUMA ini tidak terulang lagi.  Pada akhirnya masyarakat atau pekerja jugalah yang menjadi korban dari semua permasalahan ini. Kita tidak ingin membaca lagi diharian ini ada perusahaan yang lari meninggalkan hutang terlebih-lebih kepada pekerjanya.

This entry was posted in Business, CSR, Hukum, Praktik Bisnis. Bookmark the permalink.

One Response to Carut-marut Sistem Procurement PT.CPI

  1. nathanael_nainggolan says:

    Memang sudah mendesak diperlukan perbaikan dalam hal ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s